Kapolda: Semua Pihak Tahan Diri Soal Bendera

Banda Aceh (Antara) - Kapolda Aceh Irjen Pol Herman Effendi meminta semua pihak agar menahan diri soal pengibaran bendera Aceh hingga masalah tersebut selesai.

"Kami meminta semua pihak menahan diri dulu. Sebab, sampai saat ini belum ada ketentuan yang pasti soal pengibaran bendera Aceh," katanya di Banda Aceh, Kamis.

Namun pada kesempatan itu Kapolda tidak menyebutkan apakah kepolisian akan melakukan tindakan atau tidak jika ada pengibaran bendera Aceh. "Sama-sama menahan diri dulu sampai ada keputusan yang pasti," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah membahas bendera dan lambang Aceh yang diatur dalam qanun atau peraturan daerah.

Pertemuan berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh, Rabu (24/7), turut dihadiri Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda dan Komisi A DPR Aceh serta pejabat terkait lainnya.

Djohermansyah Djohan mengatakan dalam pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Pertemuan akan dilanjutkan akhir Juli mendatang di Jakarta dengan melibatkan Menteri Dalam Negeri.

"Pertemuan di Aceh hari ini belum ada. Keputusan apapun. Kedatangan saya ke Aceh untuk membicarakannya kembali, Saya kan sudah lama tidak ke Aceh," kata Djohermansyah Djohan.

Sementara itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan masalah qanun bendera dan lambang Aceh perlu dicari solusinya, sehingga tidak melahirkan perpecahan di masyarakat.

"Masalah bendera dan lambang ini harus dicari jalan keluarnya. Sejak disahkannya qanun bendera dan lambang Aceh tersebut terjadi pro dan kontra dan ini harus segera dicarikan solusinya," kata Zaini Abdullah.

Gubernur mengatakan yang perlu dilakukan sekarang ini adalah menelaah substansi qanun tersebut. Apakah qanun ini menyatukan masyarakat Aceh atau sebaliknya, menjadi perpecahan.

"Kalau perpecahan terjadi, tentu tidak boleh biarkan. Karena itu, perlu diteliti substansi dari qanun tersebut, sehingga diterima semua pihak," ungkap Zaini Abdullah.

Pemerintah Aceh dan DPR Aceh berencana mengibarkan bendera Aceh secara resmi pada 15 Agustus 2013 atau bertepatan delapan tahun penandatanganan nota kesepakatan damai RI-GAM yang ditandatangani di Helsinki Finlandia.

"Rencana pengibaran tersebut sebagai tanda dan simbol perdamaian Aceh. Pengibaran bendera Aceh didahului dengan pengibaran bendera merah putih. Namun, rencana ini belum ada respons dari tim Kemendagri," kata Abdullah Saleh, anggota Komisi A DPR Aceh yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Pemberlakuan qanun atau peraturan daerah tentang bendera dan lambang Aceh hingga kini belum mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Sebab, bendera Aceh yang disahkan DPRA tersebut mirip dengan bendera GAM.(tp)


http://id.berita.yahoo.com/kapolda-semua-pihak-tahan-diri-soal-bendera-081847883.html
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© KAWUNGANTEN.COM Powered by Blogger