Wasekjen PKS: Jangan Tertipu Iklan Capres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Sekjen PKS, Fahri Hamzah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan kanal untuk sebuah perdebatan calon-calon presiden. Hal ini menurutnya jauh lebih baik bagi masyarakat untuk mengetahui segala hal seperti visi, misi dan juga track rekord para capres daripada membiarkan para capres jor-jor an beriklan untuk memperkenalkan diri ataupun berlomba-lomba melakukan survei yang tidak mendidik masyarakat untuk memilih.

"KPU harus menyiapkan perdebatan autentik untuk pemilu legislatif dan juga utamanya pemilu presiden. Sekarang masyarakat hanya mengetahui calon presiden melalui iklan saja dan juga survei-survei popularitas saja, tanpa bisa mengetahui lebih dalam mengenai visi, misi maupun track rekord mereka, yang bisa membuat masyarakat lebih cerdas dalam memilih calon-calon pemimpin dalam pemikiran dan gagasan membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta,Jumat (26/7/2013).

Popularitas yang hanya dilandasi oleh iklan maupun survei menurutnya bukanlah satu indikator bahwa pemimpin yang paling populer adalah pemimpin yang bisa memberikan kontribusi terbaik dalam pemikiran dan tindakan."Kemampuan pemimpin itu bisa kelihatan bukan dari hasil suveri atau dari  iklan, tapi diukur melalui perdebatan-perdebatan.Iklan dan survei itu manipulatif, sementara debat itu real," tegasnya.

Menurut Fahri,  melalui debat para calon presiden juga bisa diperlakukan adil karena jika hanya mengandalkan survei dan iklan, maka hanya capres-capres yang memiliki kekuatan pendanaan saja yang akan muncul.

"Ini tentunya bukan satu hal yang substansial yang bisa dijadikan landasan oleh masyarakat dalam memilih pemimpin.Rakyat seperti tidak diberikan pilihan karena yang muncul hanya capres-capres yang memiliki kekuatan dana saja," ujarnya.

Padahal menurut Fahri banyak sekali anak bangsa ini yang memiliki kemampuan dan harus diberikan kesempatan untuk menjadi calon presiden."Seperti PKS, bukannya kami tidak memiliki kader-kader yang layak untuk menjadi capres, tapi kami tidak sanggup mendanai demi mengusung calon presiden jika cara-caranya hanya melalui iklan atau survei yang lazim dilakukan oleh para capres yang sudah mendeklarasikan diri.

Dirinya  pun mencontohkan fenomena Jokowi yang dianggap paling populer saat ini. Menurutnya jikapun Jokowi mau dimajukan sebagai capres, rakyat harus mengetahui visi,misi ,track rekord termasuk juga gambaran bagaimana dia membawa bangsa ini bisa menjadi lebih maju.

"Rakyat akan memahami apakah Jokowi benar-benar memiliki kemampuan atau hanya sekedar populer saja.Jokowi juga belum menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur,masa hanya atas nama dicintai rakyat jadi presiden.Itu salah satu faktor boleh saja, tapi kita harus  tahu bagaimana kemampuan dia dan lewat debat hal itu  dimungkinkan," kata dia.

Para capres yang beriklan menurutnya akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit.Kalau sebelum pemilu seperti ini saja mereka sudah banyak memasang iklan, maka menjelang pemilu akan lebih banyak lagi.

"Saya rasa minimal setiap capres yang beriklan melalui media televisi saat ini menghabiskan paling tidak Rp 500 miliar untuk iklan pra pemilu saja dan akan lebih banyak lagi mengeluarkan uang mereka jelang pilpres. Lantas darimana mereka mendapatkan uangnya?Kalaupun ada itu nanti kan harus dibayar lagi dan ujung-ujungnya korupsi lagi. Kader-kader tentunya akan dimobilisasi untuk menggalan dana untuk iklan yang ujungnya lagi kalau di politik pasti korupsi," tegasnya.

Lebih-lebih tambah Anggota Komisi III ini lagi kalau sang capres saat ini menjabat sebagai pejabat publik setingkat mentri yang memiliki anggaran kementrian yang bersumber dari APBN yang digunakan terselubung untuk kepentingan pencapresan dirinya."Mereka mencoba mendongkrat popularitas melalui iklan tapi menggunakan anggaran negara.Ini kan lebih kacau lagi," paparnya.

Untuk itu dirinya mengharapkan sekali jika KPU dapat merealisasikan hal ini dan bekerja sama dengan forum rektor untuk menyelenggarakannya di univeritas-universitas."Semua disiapkan, televisi ikut serta.Mereka tetap bisa mencari iklan kok dari acara-acara ini dari produk-produk dan bukan dari kandidat," tandasnya. (aco)

Baca Juga:

DPR: Daftar Pemilih Mengkhawatirkan

Arif Wibowo: KPU Jangan Abaikan Undangan Pemilih

Sandingkan Data BNP2TKI, KPU Perbaiki DPSLN


http://id.berita.yahoo.com/wasekjen-pks-jangan-tertipu-iklan-capres-021122307.html
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© KAWUNGANTEN.COM Powered by Blogger