Menkumham Bantah akan Pangkas Kewenangan Khusus KPK

Jakarta (Antara) - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin membantah bahwa pemerintah akan memangkas kewenangan khusus yang dimiliki KPK melalui revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-undan Hukum Pidana (KUHP) yang sedang dibahas DPR.

"Saya kira tidak mungkin pemerintah mempertaruhkan kredibilitasnya dengan mengurangi kewenangan khusus yang dimiliki oleh KPK, bahkan cenderung kami akan mendukung," kata menteri dalam acara diskusi media "RUU KUHP dan KUHAP: Implikasi Hukum terhadap Praktik Pemberantasan Korupsi", di gedung KPK, di Jakarta, Selasa.

Amir menambahkan; "kami membuka pintu bersama-sama dengan DPR untuk tetap mempertahankan kewenangan-kewenangan khusus tadi."

Dia menegaskan RUU KUHAP yang sedang dibahas oleh DPR dan Kemenkumham tidak hanya membahas soal aturan tindak pidana korupsi.

Menurutnya hal itu merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan pasal-pasal mengenai perlindungan atas perlakuan yang tidak adil yang dialami masyarakat pada umumnya.

"Perlu diingat juga dalam KUHP ini mayoritas dari pasal-pasal itu mengatur lebih banyak mengenai perlindungan kepada perlakuan tidak adil yang dialami masayarakat pada umumnya," ungkapnya.

Pemerintah telah menyerahkan rancangan undang-undang KUHP kepada Dewan Perwakilan Rakyat per 11 Desember 2012. Berkas revisi KUHP dengan surat R-88/Pres/12/2012 itu memuat 766 pasal sedangkan revisi KUHP menambah 197 pasal.

KUHAP yang berlaku saat ini membolehkan penahanan di tahap penyidikan dan penuntutan hingga 110 hari sebelum seseorang masuk ke pengadilan.

Dalam RUU KUHAP yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan Kemenkumham disebutkan bahwa penyidik hanya dapat menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana selama 5 hari dan jaksa dalam tahap penuntutan juga 5 hari, sehingga total penahanan hanya 10 hari (pasal 42 ayat d).

Menanggapi hal tersebut, Amir menegaskan kalau pembatasan dalam penggunaan upaya paksa penahanan oleh penegak hukum bisa dilakukan pengecualian bagi KPK.

"Kalau kewenangan menahan orang bisa begitu lama dan kadang-kadang tanpa pembatasan penahanan. Orang ditahan begitu saja dan dilepas begitu saja tanpa rehabilitasi atau ganti rugi apapun. Dan itu cenderung dialami oleh masyarakat kecil. Itu persoalannya. Kalau koruptor ini kan hanya berapa ratus orang, penjara kami itu hanya diisi oleh 400 koruptor seluruh Indonesia," jelasnya.

Ia mengatakan lagi pembahasan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bukan harga mati.

"Misal dia punya adik umpamanya hanya karena memungut kakao ditahan 110 hari. Kira-kira rela nggak? Saya kira komitmen pemerintah untuk mendukung pemberantasan korupsi itu dimana lagi? Apa yang kurang? Dan itu jalannya ada, bukan harga mati, bukan sesuatu yang tidak mungkin," kata Amir.

"Saya katakan di sini bahwa semua pengecualian itu terbuka dan dimungkinkan. Dan itu menjadi sesuatu kesepakatan konsensus politik kemudian dijadikan undang-undang. Itu kesepakatan kan? Kesepakatan politik itu yangg melahirkan undang-undang," tambahnya.

Sementara itu pimpinan KPK sebelumnya keberatan terhadap muatan RUU KUHAP bukan hanya persoalan pembatasan penaganan tetapi salah satu klausulnya ternyata mengurangi kewenangan penyadapan terhadap terduga kasus dugaan korupsi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang juga menjadi pembicara dalam diskusi bersama Amir menilai bahwa RUU KUHAP dapat melemahkan KPK termasuk pengurangan penahanan yang memaksakan keadilan karena RUU KUHAP tidak mengakomodasi pengembalian beban pembuktian untuk kejahatan korupsi dan pencucian serta aturan penyelidikan.

"Misalnya, penyelidikan di KUHAP dihapuskan padahal kekuatan KPK di penyelidikan. Dengan penyelidikan dihapuskan secara sengaja dan diam-diam sudah mendelegitimasi KPK," ujar Bambang.

Beberapa pasal dalam RUU KUHP yang mendapat sorotan antara lain penghinaan kepada presiden (Pasal 265 dan 266), penyadapan (Pasal 300-303), soal komunisme (Pasal 212 dan 213), hingga soal santet (Pasal 293) dan hidup bersama (Pasal 485). (ar)


http://id.berita.yahoo.com/menkumham-bantah-akan-pangkas-kewenangan-khusus-kpk-140121847.html
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© KAWUNGANTEN.COM Powered by Blogger